Zulfi Suhendra – detikfinance
Selasa, 02/10/2012 13:40 WIB
Jakarta – Para pengusaha Indonesia yang tergabung dalam Kadin meminta Presiden SBY untuk menghapuskan subsidi BBM. Karena subsidi BBM menggerus anggaran dan membuat pembangunan infrastruktur terbengkalai.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto dalam Rapimnas Kadin yang dihadiri Presiden SBY di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa (2/10/2012).
“Dengan pertimbangan bahwa dana saving (penghematan) dari subsidi BBM dialokasikan untuk mempercepat pembangunan di daerah, maka Kadin akan sepenuhnya mendukung kebijakan pemerintah untuk mengurangi dan bahkan meniadakan sama sekali subsidi BBM,” tutur Suryo.
Di depan SBY, Suryo menyatakan, beban APBN saat ini sudah sangat berat karena subsidi BBM yang terlalu besar, bahkan tahun ini mencapai Rp 216 triliun sementara alokasinya tidak tepat sasaran alias dinikmati pihak-pihak tak berhak.
“Keprihatinan dunia usaha adalah bahwa tingginya beban subsidi BBM pada APBN akan menyebabkan tersisihnya pembangunan sektor lain yang mendesak. Kadin berharap dengan berkurangnya beban APBN untuk subsidi BBM, maka saving yang terjadi dapat dialokasikan kepada Daerah untuk pembangunan infrastruktur yang mendesak,” papar Suryo.
Suryo juga pernah mengatakan, subsidi BBM tidak tepat lagi. Harga satu liter BBM subsidi yang lebih murah dari 1 botol air mineral, sudah tidak masuk akal.
Menurut Suryo, subsidi energi (BBM dan listrik) yang mencapai hampir Rp 300 triliun dinilai terlalu besar, dan habis hanya untuk dibakar.
“Bayangkan kalau Rp 300 triliun tersebut dialihkan ke infrastruktur dan pendidikan. Banyak yang merasakan dampaknya, seperti pembangunan infrastruktur efeknya akan menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan geliat ekonomi, dan pengusaha pastinya akan memanfaatkannya juga. Bandingkan dengan subsidi BBM dan listrik saat ini, ya yang menikmati kita-kita ini (pengusaha) dan orang mampu,” paparnya.
Sebelumnya, Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, secara ideal memang subsidi BBM ini harusnya diganti oleh subsidi langsung. Namun pemerintah belum berani menghapuskan subsidi BBM. Entah apa alasannya.
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) pernah menyatakan soal dugaan penyelundupan BBM subsidi sebanyak 1.700 kiloliter (KL) atau kira-kira setara 170 truk tangki BBM di Kalimantan Selatan yang tidak sampai ke SPBU.
Bahkan Menteri ESDM Jero Wacik mengakui, selama ini penyelundupan BBM subsidi makin banyak karena harga BBM subsidi yang terlalu murah yaitu Rp 4.500 per liter dibandingkan BBM non subsidi sekitar Rp 9.700 per liter.
Jero Wacik tak menampik adanya penyelundupan BBM subsidi. Bahkan menurut Jero, aksi penyelundupan BBM subsidi makin banyak walaupun sudah banyak yang tertangkap. Hal ini salah satunya disebabkan oleh makin lebarnya perbedaan harga antara BBM subsidi dengan BBM non subsidi.
“Kita sudah tangkap mereka, tapi yang menyelundup makin banyak lagi, semakin banyak akal-akalan mereka”, kata Jero.