REI Keluhkan Biaya Izin Pada Menpera

Rapat Koordinasi Real Estat Indonesia (REI) di Bandung, Kamis (17/1).

Rapat Koordinasi Real Estat Indonesia (REI) di Bandung, Kamis (17/1). (sumber: Imam/ Investor Daily)

Mulai dari masalah perizinan hingga pungutan liar dan dana siluman yang bisa membengkak hingga 1000 persen.

Kumpulan pengembang yang tergabung dalam Real Estat Indonesia (REI) mengeluhkan  masalah perizinan yang menambah beban biaya pembuatan rumah atau apartemen kepada Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz.

“Masih ada biaya resmi dan biaya tidak resmi yang perbedaannya bisa mencapai 1.000 persen. Jadi bila resminya hanya Rp300 ribu tetapi bisa menjadi Rp2,5 juta hingga Rp3 juta,” kata Ketua Umum REI Setyo Maharso dalam Rapat Kerja Nasional REI yang digelar di Bandung, Kamis (17/1).

REI juga mempermasalahkan mengenai pungutan liar dan “dana siluman” yang kerap terjadi di berbagai tempat dengan alasan klasik antara lain untuk menambah PAD (Pendapatan Asli Daerah).

Selain itu, kinerja birokrat yang masih bekerja dengan kecenderungan semangat “kalau bisa dipersulit untuk apa dipermudah” juga disorot karena dinilai akan mempersulit masalah perizinan.

Untuk itu, REI juga meminta penegasan terkait hal ini kepada Menpera agar para pengembang yang sudah punya rencana kerja bisa lebih giat dalam mendukung program Kemenpera.

Sementara itu, Menpera Djan Faridz yang diundang untuk menghadiri Rakernas REI itu mengklaim, pihaknya telah berupaya untuk mempermudah regulasi dan memberikan kemudahan untuk para pengembang.

Djan mencontohkan, pihaknya sudah memberikan kemudahan untuk pengembang dengan memberikan dana subsidi untuk pembuatan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) dengan sistem “reimburst” (pengembang mengerjakan terlebih dahulu dan bila telah selesai tinggal diklaim agar uang bisa dicairkan).

Namun, ujar dia, terdapat sejumlah persyaratan yang juga harus dipenuhi antara lain kejelasan dalam rencana pemasaran dan telah ada calon pembeli yang telah melalui tahap pengecekan Bank Indonesia (BI) karena bila dalam enam bulan tidak terealisir maka pengembang akan terkena penalti dalam bentuk seperti bunga bank.

Ia juga mengemukakan, pihaknya juga telah intens dalam berbicara dengan pihak Kementerian Dalam Negeri guna membebaskan biaya Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

“Saya harapkan pada 2013, kita akan mendapatkan tambahan bebas biaya IMB,” katanya.

Djan juga mengatakan, pihaknya kini juga sedang mencoba memanfaatkan tanah-tanah yang tidak terpakai baik milik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan skema sehingga tanahnya masih menjadi milik pemerintah tetapi dengan pembuatan sertifikat terkait dengan pengelolaan hak guna bangunan.

Penulis: Antara/ NAD

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s